Prof. Evi berpesan agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan program secara profesional
Pewarta : Anwar Aras
JAKARTA UMMATTV.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah kasus keracunan makanan di kalangan pelajar berbagai jenjang pendidikan dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan sistem pelaksanaannya.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Dr. Evi Satispi, S.P., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), menekankan pentingnya penguatan tata kelola MBG dari tingkat pusat hingga pelaksana di daerah. “Sebagai program besar yang menyangkut langsung kehidupan anak-anak sekolah, MBG harus dikelola dengan sistem yang matang, profesional, dan berbasis keilmuan,” ujarnya dalam konferensi pers di Aula Lantai 4 FISIP UMJ, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Prof. Evi, kelemahan dalam penanganan, penyimpanan, dan distribusi makanan menunjukkan adanya celah dalam sistem tata kelola. Karena itu, ia menilai BGN perlu memperjelas struktur kepakaran, tanggung jawab, serta arah kebijakan publiknya, agar pelaksanaan di lapangan tetap sejalan dengan tujuan awal program.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dan kolaborasi lintas sektor. Setiap wilayah memiliki karakter pangan yang berbeda, sehingga menu dan mekanisme distribusi perlu disesuaikan. “Pemerintah daerah, sekolah, pelaku usaha, dan orang tua harus dilibatkan agar efisiensi dan kualitas gizi tetap terjaga,” jelasnya.
Prof. Evi menutup dengan pesan agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan program secara profesional. “Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi semua pihak, dana bisa dikelola efisien dan kejadian seperti keracunan makanan tidak terulang,” tegasnya.